Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pendanaan total kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun, di mana sebanyak 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keungan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka memenuhi kebutuhan dana tersebut. Ke depan, perkembangan pembahasan pendanaan itu akan disampaikan kepada publik.

"Kita sedang bahas dengan DPR, nanti ya kita lihat saja," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Sebelumnya, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp265,1 triiliun.

Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.

 

 

Source

0 comentário(s)