Pengusaha berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih mampu mambawa Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut menyusul pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul dalam perhitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres).

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Satria Hamid mengatakan, pasangan capres dan cawapres yang terpilih sesuai dengan aturan perundang-undangan harus didukung penuh oleh masyarakat.  "Presiden yang terpilih tentu merupakan pilihan masyarakat Indonesia. Tentu kepemimpinannya harus kita dukung penuh," ujar dia.

Satria berharap presiden dan calon wakil presiden terpilih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi dan menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia. "Dan mudah-mudahan dapat menjadikan dan mempercepat Indonesia setara dengan negara-negara maju di dunia. Baik dari sisi ekonomi maupun budayanya," tandas dia.

Presiden Terpilih Harus Perbaiki Data Pangan di 100 Hari Pertama

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memaparkan beberapa pekerjaan utama yang harus diselesaikan presiden terpilih dalam 100 hari kerja pertamanya nanti, khususnya di sektor pangan. Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman menyampaikan, ada tiga poin utama yang perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah terpilih pada 100 hari pertama yang terkait dengan kebijakan pangan.

Poin pertama adalah perbaikan data pangan. Data pangan selama ini dianggap menjadi polemik karena berperan dalam jumlah komoditas pangan yang diimpor. "Jika data pangan tidak dapat diandalkan, lanjutnya, dikhawatirkan Indonesia impor pangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jumlah impor yang tidak tepat ini akan mempengaruhi harga di pasaran dan berpengaruh kepada kehidupan petani lokal dan masyarakat," kata dia di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.

Menurutnya, sampai saat ini, baru data beras yang sudah dilakukan perbaikan pada Oktober 2018 lalu. Hasil dari perbaikan metode pengambilan data yang lebih baik ini menghasilkan jumlah beras yang diproduksi yang dianggap lebih akurat. Ilman menambahkan, adapun komoditas yang selanjutnya sebaiknya diprioritaskan untuk perbaikan data adalah komoditas jagung. Jagung berperan penting untuk biaya produksi industri peternakan unggas karena perannya sebagai pakan.

"Jika jagung yang ada di pasaran tidak mencukupi dan tidak sesuai kondisi yang diharapkan industri, tentunya harga pakan akan semakin mahal sehingga berimbas pada naiknya harga daging ayam dan telur," tambahnya. Ia menambahkan, biaya pakan berkontribusi pada 50-60 persen seluruh biaya produksi yang ada di industri peternakan unggas. Sehingga data jagung penting untuk diukur lebih akurat agar menghasilkan angka yang tepat untuk perumusan kebijakan.

Tidak hanya itu, yang perlu diprioritaskan di masa kerja awal presiden baru nanti adalah penurunan biaya produksi tanaman pangan. Seperti yang diketahui, harga beberapa komoditas pangan di Indonesia relatif mahal dibandingkan dengan harga di tingkat internasional. Harga daging sapi internasional rata-rata berada di kisaran Rp60.000 per kg. Sedangkan di Indonesia harganya bisa mencapai Rp80.000-120.000per kg. Harga gula juga terpaut jauh dimana di tingkat internasional harga hanya sekitar Rp4.000-5.000 per kg, sedangkan harga di tingkat lokal mencapai Rp12.000-14.000 per kg.

"Semua ini rata-rata pada 2017-2018 yang lalu. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi yang cukup mahal," pungkasnya Ilman.

Pemerintah Baru Diharap Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur

Sebelumnya, pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan pada 17 April lalu. Namun demikian, gejolak tahun politik masih bisa dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha, termasuk di sektor industri konstruksi dan infrastruktur. Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Parahyangan Andreas Pramudya mengatakan, gonjang-ganjing politik di tahun ini turut berdampak pada aktivitas di bidang industri, sehingga berakibat terhadap kestabilan ekonomi.

"Bagi kami di industri, itu yang terpenting adalah kestabilan. Pada saat terjadi goncangan politik dan lain sebagainya, pastinya akan mempengaruhi kestabilan ekonomi," ungkap dia di Jakarta, Selasa, 30 April 2019. Goncangan politik yang berakibat pada goncangan ekonomi ini pada akhirnya membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi sehingga menghambat pengembangan industri jasa konstruksi.

"Praktis pada saat tidak ada penambahan investasi, industri konstruksi juga akan terhenti. Itu yang terjadi dalam satu tahun terakhir," keluhnya. Dia pun berharap kepada pemerintahan baru kelak, agar inisiasi pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh rezim pemerintah sebelumnya bisa terus dilanjutkan.

"Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan pembangunan infrastruktur ini akan bisa terus dilanjutkan dan menggerakkan industri infrastruktur," imbuh dia.

 

 

Source

 

0 comentario(s)