Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran naik 35 persen mulai 2020. Kebijakan ini pun utamanya bertujuan untuk mengendalikan tingkat konsumsi di masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, meminta kepada pemerintah agar kebijakan tersebut betul-betul sesuai dengan tujuannya yakni pengendalian. Untuk itu, perlu adanya peraturan mendukung untuk mengendalikan konsumsi tersebut.

"Kenaikan cukai rokok tidak akan efektif mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat apabila tidak diiringi penegakkan peraturan lainnya seperti larangan merokok di tempat umum," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Minggu (15/9/2019).

Piter mengatakan selama ini larangan merokok di ruang publik yang sudah ada, namun tidak pernah diindahkan oleh masyarakat. Ini dikarenakan tidak ada penegakan hukum yang dilakuka oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa dengan bebas merokok di ruang publik.

"Larangan ini sudah ada di banyak daerah misalnya di Jakarta. Tapi law enforcement nol besar," kata dia.

Piter menyebut apabila tidak ada penegakan hukum lainnya yang mendorong kebijakan tersebut maka tidak akan mengurangi konsumsi rokok masyarakat di Indonesia. Untuk itu perlu adanya dukungan selain daripada kenaikan cukai rokok itu sendiri.

"Saya kira pemerintah harus menimbang apakah kebijakan ini akan efektif tidak.Efektif dalam artian mengurangi orang mengkonsumsi rokok. Contohnya begini, dengan kenaikan cukai harga rokok naik 23 persen. Lalu masyarakat merasa kemahalan terus berhenti merokok. Kalau itu yang terjadi tidak masalah bagus," jelas dia.

 

 

Source

Artículos relacionados

0 comentario(s)